Peran serta ormas Keagaamaan dalam upaya perlindungan perempuan dan anak sangat urgent, hal ini di karenakan Ormas Keagamaan memiliki basis massa yang besar, militansi kader dan merupakan yang paling dekat bersentuhan langsung dengan masyarakat dan paling memahami persoalan-persoalan yang ada disekitar lingkungannya.
Untuk konteks Jawa Barat sendiri yang sangat kuat dengan gerakan keagamaan memiliki tiga basis ormas keagamaan yaitu; Persis, Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama. Maka diperlukan peran strategis Ormas Keagaamaan dalam menyelesaikan berbagai persoalan di Jawa Barat.
Jawa Barat memiliki raport merah dalam upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak, hal ini di karenakan masih tingginya Angka Kematian Ibu dan Bayi, masih banyaknya Pernikahan usia anak, angka kekerasan terhadap perempuan yang tinggi serta banyak kebijakan yang mendiskriminasi Perempuan. Karena itu peran serta Ormas dalam mendorong berbagai Kebijakan yang bisa memastikan bagi perlindungan perempuan dan anak sangat di butuhkan.
Oleh karena itu Ormas Keagamaan Persis sebagai salah satu Ormas yang berpengaruh di Jawa Barat perlu terlibat dalam mendorong berbagai upaya bagi perlindungan Perempuan dan anak. Selain keterlibatan organisasi Perempuan Persis yaitu Persistri untuk menginisiasi gerakan di Persis dalam mendorong lahirnya berbagai kebijakan yang memastikan perlindungan untuk perempuan dan anak perlu untuk di pastikan.
Persoalan tersebut dibahas dalam seminar publik “Meningkatkan Peran Ormas Keagaamaan dalam Mendorong Kebijakan untuk Perlindungan Perempuan dan Anak Yang Sesuai dengan Nilai-Nilai Islam”, pada hari Minggu (15/11), bertempat di Hotel Mitra Bandung.
Narasumber seminar publik diisi oleh Masruhah dari Komnas Perempuan, Ella selaku Ketua PW Persistri, Amy dari DPR RI dan Ketua PP Persis bidang Jamiyyah, DR. Dody S. Truna. Turut mengundang 100 orang perwakilan Pengurus Persistri baik Pimpinan Wilayah maupun Pimpinan Daerah (Ketua dan Bidgar Dakwah) se Jawa Barat. Panitia Pelaksana kegiatan ini adalah FKPP, PW Persistri Jawa Barat dan Sapa Institut.
“Tujuan dari diskusi publik ini adalah mendorong keterlibatan Persistri dalam upaya-upaya untuk perlindungan Perempuan dan anak. Diskusi publik ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Persistri tentang peta persoalan perempuan dan anak di Jawa Barat dan Indonesia serta meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Persistri tentang berbagai kebijakan untuk perlindungan perempuan dan anak. Pertemuan dalam seminar ini sekaligus moment mensosialisasikan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual,” papar Dindin Syarifudin dari Sapa Institut.
Secara personal pimpinan-pimpinan persis persistri menyetujui isu-isu perempuan dan menganggap penting hal tersebut untuk dijadikan agenda Persis secara kelembagaan. Namun mereka masih belum bisa memutuskan hal tersebut secara kelembagaan. Oleh karena itu, perlu adanya komunikasi intensif dengan pimpinan pimpinan ormas Persis untuk membuka ruang dialog mengenai pemahaman isu-isu perempuan. (*)
