Tingginya angka kematian ibu dan bayi di Kabupaten Bandung menjadi sorotan banyak pihak. Bukan hanya pemerintah, melainkan organisasi masyarakat dan swasta. Berdasarkan data resmi yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan tahun 2019-2020, meskipun dari tahun ke tahun mengalami penurunan, namun angka penurunannya belum signifikan.
“Berdasarkan data yang kami miliki, kematian bayi di Kab. Bandung mengalami penurunan dari tahun 2016 hingga 2020, mulai dari angka 46 berkurang di angka 44, 39, 40 dan terakhir di tahun 2021 kemarin terdapat 39 kasus, namun penurunnannya masih datar, belum menukik tajam. Bahkan untuk angka kematian ibu justru mengalami kenaikan di rentang tahun yang sama, yaitu dimulai dari angka 211 kasus, sempat turun ditahun berikutnya menjadi 199 dan 204, tapi di tahun 2019 dan 2020 malah naik di angka 217 dan 243 kasus” jelas dr. Rikma, mewakili Kepala Dinas Kesehatan dalam paparan materinya di acara Loka Karya KIA yang diselenggarakan oleh MADANI-USAID bekerja sama dengan Sekda Kab. Bandung.
Kabupaten Bandung termasuk diantara sembilan kabupaten di Jawa Barat yang menyumbang angka kematian ibu dan bayi tinggi, selain Indramayu, Garut, Bogor, Sukabumi, Karawang, Cirebon, Bandung Barat dan Bekasi. Menurut kajian dari Dinkes, tingginya angka kematian ini tidak lepas dari luasnya wilayah Kab. Bandung yang menjadi kabupaten terluas kedua di Jawa Barat setelah Kab. Bogor, ditambah dengan tipologi geograpi wilayah yang masih berupa perkampungan dan pegunungan.
Drs. H. Joko Siswanto, M.Kes, selaku Senior Field Coordinator MADANI Jawa Barat dan Bandung menyampaikan lankah-langkah yang sudah dilakukan oleh pihaknya untuk ikut membantu pemerintah dalam menurunkan angka kematian ibu dan bayi di Kab. Bandung. “Kami berharap bahwa untuk persoalan KIA (Kesehatan Ibu dan Anak) ini bisa melibatkan semua pihak, baik pemerintah, masyarakat juga dunia usaha atau swasta. Bahkan dalam pengalokasian dana pun, sejatinya didukung oleh anggaran yang ada di desa, supaya program ini benar-benar dapat menyentuh sampai ke akar rumput” jelas Joko dalam sambutannya.
Lokakarya yang mengambil tajuk “Tata Kelola Pemerintahan Kolaboratif mendukung Akuntabilitas dan Keberagaman Sosial di Kabupatan Bandung dalam penanganan masalah Kesehatan Ibu dan Bayi terkait Arus Utama (Mainstream) Dana Desa” menghadirkan lima orang narasumber dengan latar belakang masing-masing. Unsur pemerintah yang diwakili oleh dinas kesehatan dan dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (DPMD), unsur organisasi profesi yang diwakili Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kab. Bandung serta unsur organisasi sosial kemasyarakatan (CSO) yang diwakili oleh Forum Masyarakat Madani (FMM) Kab. Bandung.
Kegiatan yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 ini bertempat di Bale Sawala Komplek Sekda Kab. Bandung dengan menerapkan protokol kesehatan. Hadir untuk membuka acara, Asisten Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Drs. H. Ruli Hadiana, M.Ipol., mewakili penjabat Bupati Bandung yang berhalangan hadir, menyampaikan apresiasinya terhadap program MADANI yang telah membantu pemerintah dalam menangani persoalan KIA. Ruli juga mengingatkan agar masyarakat tetap waspada dengan Covid-19 yang belum hengkang dari tengah-tengah kita.
H. Aam Muamar, M.Pd., sebagai salah seorang narasumber yang mewakili unsur organisasi sosial kemasyarakatan, selaku koordinator Forum Masyarakat Madani (FMM), menegaskan bahwa persoalan angka kematian ibu dan bayi di Kab. Bandung ini perlu melibatkan peran serta masyarakat, mengingat keterbatasan yang ada di pemerintah, baik sumber daya manusia maupun finansial.
Kegiatan lokakarya ini diakhiri dengan testimoni dari salah seorang bidan desa yang telah sukses menurunkan angka kematian ibu dan bayi di wilayahnya hingga 0%. Upaya yang dilakukannya berupa penyediaan rumah singgah bagi ibu hamil yang akan melakukan persalinan di fasilitas kesehatan (Puskesmas atau Puskesdes) bekerjasama dengan pemerintah desa. ***(Am’s)
